GUDANG NARASI – Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, pada 15 Desember 2025 menandatangani executive order (keputusan eksekutif) yang secara resmi mengklasifikasikan fentanil dan bahan prekursor utamanya sebagai “senjata pemusnah massal” (WMD / Weapon of Mass Destruction). Trump menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya intensif pemerintah untuk menghentikan krisis overdosis opioid yang telah merenggut puluhan ribu nyawa di Amerika setiap tahunnya.
Sebagian besar media besar melaporkan bahwa keputusan ini merupakan eskalasi signifikan dalam war on drugs (perang melawan narkoba) AS membawa bahasa militer dan nasional-security ke dalam strategi yang sebelumnya lebih bersifat hukuman dan kesehatan masyarakat.
Apa Isi Keputusan Eksekutif Itu?
Menurut naskah resmi Keputusan Eksekutif yang dirilis oleh Gedung Putih:
- Fentanil dan prekursor kimianya secara hukum didefinisikan sebagai WMD.
- Jaksa Agung (Attorney General) diarahkan untuk mengintensifkan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus perdagangan fentanyl.
- Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan diperintahkan untuk menargetkan aset finansial yang terkait dengan produksi dan distribusi narkotika tersebut.
- Departemen Perang (Department of War) diminta mempertimbangkan pemberian sumber daya militer untuk mendukung penegakan hukum jika keadaan darurat WMD diperlukan.
- Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) diminta menggunakan intelijen WMD untuk mengidentifikasi jaringan penyelundupan fentanyl.
Keputusan itu menyatakan bahwa illicit fentanyl “lebih mirip dengan senjata kimia daripada narkotika biasa”, dengan dosis dua miligram kurang dari ukuran butiran garam bisa sangat mematikan.
Alasan Trump: Ancaman Nasional, Bukan Sekadar Narkoba
Dalam pidatonya di Oval Office saat penandatanganan, Trump menyatakan bahwa krisis fentanil telah menjadi “serangan terhadap rakyat Amerika” yang lebih mematikan daripada banyak senjata fisik lainnya.
Ia menuduh jaringan narkoba internasional dan kelompok kriminal terorganisir telah memanfaatkan keuntungan dari perdagangan fentanil untuk mendanai kekerasan, pembunuhan, dan kegiatan teror di berbagai belahan dunia. Dengan mengkategorikan fentanil sebagai WMD, Trump mengatakan pemerintah akan dapat menggunakan “segala alat yang tersedia” untuk melindungi warga negara.
Reaksi dan Dampak Hukum
Pendukung kebijakan ini memuji langkah tersebut sebagai perluasan alat penegakan hukum dan militerisme untuk memerangi krisis opioid yang dianggap sebagai “ancaman eksistensial” terhadap generasi muda Amerika.
Namun, pakar hukum dan kesehatan masyarakat menyatakan skeptisisme besar:
- Definisi internasional dan domestik tentang WMD biasanya mencakup senjata nuklir, kimia, dan biologis yang dirancang untuk sengaja dipakai dalam serangan, bukan obat sintetis yang paling sering dikonsumsi secara tidak sengaja oleh pengguna.
- Banyak ahli mencatat bahwa meskipun fentanil merupakan penyebab besar overdosis, tidak ada bukti kredibel bahwa kelompok musuh negara menggunakan fentanil sebagai alat teror nyata dalam serangan massal.
- Beberapa organisasi akademis juga mengatakan bahwa penggunaan istilah WMD dalam konteks ini dapat merusak definisi senjata tersebut secara internasional dan berpotensi membuka celah hukum yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam sejarah.
Konteks Militer dan Operasi Terbaru
Keputusan ini datang di tengah kampanye militer AS yang semakin agresif terhadap dugaan jaringan penyelundupan narkoba di luar negeri. Sejak awal September 2025, militer AS telah meluncurkan lebih dari 20 serangan terhadap kapal laut dan target lain yang dianggap terkait perdagangan narkoba, menewaskan puluhan orang dalam operasi yang disebut oleh Pentagon sebagai bagian dari usaha kontra-narkotika.
Reuters melaporkan bahwa sebagian besar fentanil yang memasuki AS berasal dari Meksiko, sementara bahan kimia prekursor banyak berasal dari China membuat kebijakan ini tidak hanya berfokus pada kriminal domestik tetapi menyeret hubungan dengan beberapa negara besar dalam arena geopolitik.
Trump pun menegaskan bahwa operasi militer di darat terhadap kartel di wilayah Amerika Latin bisa menjadi kemungkinan dalam waktu dekat, terutama terhadap organisasi seperti Cartel de los Soles di Venezuela.
Kontroversi dan Tanggapan Internasional
Langkah Trump telah memicu kemarahan di beberapa negara terutama Venezuela, di mana Presiden Nicolás Maduro mengecam keputusan itu sebagai dalih untuk campur tangan politik dan mungkin militer di wilayahnya.
Sementara itu, reaksi publik di AS terpecah:
- Sebagian konservatif mendukung pendekatan keras ini sebagai tindakan yang diperlukan untuk menghentikan krisis yang menghancurkan keluarga.
- Kelompok advokasi kesehatan dan beberapa politisi moderat memperingatkan bahwa strategi militer dan penegakan keras tidak akan mengatasi akar penyebab kecanduan dan krisis opioid.
