GUDANG NARASI – Puluhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Aceh yang sempat terhenti operasionalnya akibat dampak bencana banjir dan longsor kini mulai beroperasi kembali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, kondisi fasilitas kesehatan di 18 kabupaten/kota terdampak kini menunjukkan perkembangan positif setelah beberapa hari pelaksanaan evakuasi dan pemulihan pascabanjir.
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12/2025), proses pemulihan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit di seluruh Aceh kini mulai berjalan dan layanan dasar medis sudah bisa diakses kembali oleh masyarakat.
Pemulihan Layanan RSUD secara Bertahap
Sebagian besar RSUD di 18 kabupaten/kota, yang sebelumnya terdampak parah oleh banjir bandang dan longsor, kini telah membuka layanan umum termasuk instalasi gawat darurat (UGD), rawat jalan, dan beberapa layanan rawat inap. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pelayanan kesehatan demi mengantisipasi dampak kesehatan pascabanjir yang dapat memicu wabah penyakit.
Namun demikian, data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa belum semua rumah sakit sudah pulih sepenuhnya. Menurut pejabat Kemenkes, dari 18 RSUD tersebut, 12 sudah beroperasi penuh, sedangkan 6 lainnya masih dalam kondisi operasional terbatas karena berbagai kendala infrastruktur dan kerusakan fasilitas. Kendala itu terutama terjadi di rumah sakit yang berada di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.
Kendala yang masih dihadapi mencakup kondisi akses jalan yang rusak, listrik yang belum stabil, serta fasilitas pendukung medis seperti ruang operasi dan unit cuci darah yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Kesehatan menekankan pentingnya membuka kembali akses ke daerah-daerah terisolasi agar pelayanan medis terhadap ibu hamil dan pasien dengan kebutuhan khusus seperti hemodialisis dapat terpenuhi dengan baik.
Upaya Pemerintah dan Mitra Kerja
Upaya pemulihan infrastruktur dan operasional RSUD tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi, tapi juga oleh TNI dan berbagai organisasi kemanusiaan. Prajurit TNI telah dikerahkan untuk membantu pembersihan fasilitas rumah sakit yang terdampak, terutama di RSUD Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan cukup serius setelah banjir dan tanah longsor menerjang kompleks rumah sakit.
Selain itu, pendistribusian logistik medis dan alat kesehatan dilakukan oleh BPBD bersama relawan dari berbagai lembaga untuk memastikan pasokan obat, alat medis, dan kebutuhan dasar medis lainnya tersedia di lokasi. Pemerintah juga menerima dukungan dari PLN dan instansi terkait untuk pemulihan pasokan listrik di fasilitas kesehatan supaya layanan medis dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, Unit Gawat Darurat RSUD Muda Sedia telah kembali aktif sejak awal Desember setelah tim gabungan melakukan pembersihan intensif terhadap lumpur dan material banjir. Layanan darurat ini menjadi titik penting bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis segera, terutama dalam hal penanganan luka dan kondisi medis akut pascabanjir.
Tekanan Layanan Kesehatan Pascabanjir
Meski layanan dasar sudah berjalan, para tenaga kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Di sejumlah lokasi pengungsian, kasus penyakit terkait sanitasi dan kualitas air meningkat. Organisasi kesehatan mencatat sejumlah kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA), diare, serta penyakit kulit yang masih dikeluhkan para pengungsi. Hal ini menunjukkan tantangan kesehatan yang masih harus dihadapi dalam masa pemulihan pascabanjir.
Menteri Kesehatan juga menyoroti kebutuhan akan layanan kesehatan lain yang belum sepenuhnya optimal, seperti unit hemodialisis serta layanan kebidanan dan perawatan ibu hamil. Upaya percepatan fasilitas ini masih menjadi fokus Kemenkes bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Harapan Pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Aceh bersama BPBD terus mengawal proses pemulihan layanan kesehatan dan infrastruktur. Gubernur Aceh menyatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah mengembalikan layanan publik agar masyarakat dapat mengakses hak-haknya seperti semula, termasuk layanan kesehatan yang menjadi sangat penting terutama di tengah masa pemulihan bencana.
Masyarakat di seluruh Aceh dan luar daerah juga diimbau tetap waspada dan menjaga kesehatan di tengah kondisi pascabanjir. Layanan medis yang kembali berjalan menjadi salah satu titik penting bagi upaya pemulihan masyarakat yang terdampak, baik dari aspek kesehatan maupun ketersediaan fasilitas umum lainnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, meskipun pemulihan belum sepenuhnya selesai, kembalinya operasional RSUD di 18 kabupaten/kota Aceh menjadi bukti komitmen pemerintah dan mitra kerja dalam memastikan hak kesehatan masyarakat tetap terjamin pascabanjir besar yang melanda.
