GUDANG NARASI – Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi pusat perhatian nasional setelah memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ke kediaman dinasnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 14 Desember 2025, untuk membahas strategi percepatan penanganan bencana yang melanda Pulau Sumatera. Pertemuan ini dimaknai sebagai langkah intensif pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menghadapi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November lalu.
Krisis di Sumatera Semakin Mendesak
Sejak 25 November 2025, sejumlah provinsi di Sumatera terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir besar disertai tanah longsor setelah curah hujan ekstrem. Bencana ini mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan warga mengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang signifikan. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat melaporkan jumlah korban meninggal mencapai lebih dari seribu jiwa dengan ratusan ribu pengungsi sedang ditangani.
Selain dampak kemanusiaan, bencana ini juga membawa tekanan pada ekonomi lokal dan nasional, termasuk terhadap pasokan kebutuhan pokok dan aktivitas logistik di wilayah terdampak. Kondisi cuaca yang belum stabil semakin menambah tantangan dalam respons penanganan di lokasi.
Fokus pada Penanganan Bencana
Dalam rapat di Hambalang, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri strategis kabinet Merah Putih termasuk Bahlil Lahadalia (ESDM) dan Purbaya Yudhi Sadewa (Keuangan) bersama pejabat tinggi terkait lainnya seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, serta Panglima TNI. Fokus utama diskusi adalah strategi percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan pascabencana.
Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Prabowo memberi arahan tegas kepada para pembantunya untuk memastikan beberapa hal berikut.
Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Presiden ingin proses pembangunan ini selesai secepat mungkin agar para pengungsi dapat segera kembali ke kehidupan normal.
- Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk penyediaan air bersih, toilet portabel, serta dukungan logistik lain seperti truk air minum dan alat berat di lokasi bencana.
- Peningkatan koordinasi sektor energi, terutama melalui peran Menteri ESDM Bahlil, untuk memastikan pasokan listrik dan bahan bakar tetap terjaga di wilayah terdampak.
- Aspek ekonomi makro, termasuk kestabilan harga pangan dan persiapan pemerintah menghadapi libur akhir tahun (Natal dan Tahun Baru), yang turut dibahas dalam konteks dampak bencana terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Presiden juga meminta semua kementerian agar memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi secara menyeluruh dan mempercepat rehabilitasi infrastruktur yang rusak.
Tanggung Jawab Teknis dan Anggaran
Di rapat tersebut, Bahlil Lahadalia hadir sebagai Menteri ESDM yang bertanggung jawab terhadap stabilitas pasokan energi di wilayah bencana. Sebelumnya, Bahlil pernah menyatakan bahwa upaya pemulihan listrik di Aceh dan kawasan terdampak lainnya dimaksimalkan, dan sebagian wilayah dilaporkan sudah kembali normal menyusul gangguan awal usai banjir
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memegang peranan penting dalam menyediakan dukungan anggaran bagi program rekonstruksi pascabencana. Keterlibatan Menkeu ini penting mengingat alokasi dana besar dibutuhkan untuk rehabilitasi infrastruktur, pembangunan hunian, serta dukungan ekonomi bagi masyarakat terdampak yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.
Koordinasi Nasional dan Libur Akhir Tahun
Rapat di Hambalang juga memperlihatkan adanya upaya pemerintah dalam menggabungkan agenda penanganan bencana dengan isu nasional lainnya, seperti stabilisasi harga kebutuhan pokok, kesiapan menjaga kelancaran transportasi saat liburan akhir tahun, hingga insentif sektor tertentu untuk mendukung mobilitas masyarakat. Hal ini menunjukkan pendekatan terpadu pemerintah dalam melihat bencana sebagai isu multidimensional yang tidak hanya soal kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional jangka pendek.
Selain itu, beberapa arahan Prabowo sebelumnya juga menegaskan bahwa penanganan bencana ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, dengan mobilisasi penuh aparat pemerintahan, militer, dan polisi untuk mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan.
Reaksi Publik dan Kendala Lapangan
Reaksi masyarakat terhadap langkah pemerintah terlihat cukup beragam. Banyak warga terdampak mengapresiasi pemeriksaan langsung dan arahan Presiden Prabowo yang dinilai cepat turun tangan, sementara sejumlah pengamat menekankan perlunya transparansi lebih dalam penggunaan anggaran dan desain program rehabilitasi jangka panjang. Di lapangan, tantangan utama masih berupa akses yang belum sepenuhnya pulih, cuaca yang belum stabil, serta kebutuhan air bersih dan layanan kesehatan yang terus meningkat sehari-hari.
Arah Kebijakan dan Harapan Penanganan Bencana
Pemanggilan Bahlil dan Purbaya ke Hambalang oleh Presiden Prabowo menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat koordinasi dalam penanganan krisis bencana besar di Pulau Sumatera. Dengan fokus pada percepatan pembangunan hunian korban, penyediaan kebutuhan dasar, serta penyelarasan antar sektor pemerintahan, rapat ini diharapkan mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan sosial-ekonomi di wilayah terdampak.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kondisi bencana bukan hanya masalah lokal, tetapi membutuhkan respons nasional yang terintegrasi dan tersistem dengan baik. Mengingat tantangan masih berlangsung, momentum koordinasi lintas kementerian ini menjadi kunci dalam mempercepat proses penanganan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
