GUDANG NARASI – Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan pernyataan keras yang menarik perhatian publik dan media nasional. Dalam beberapa kesempatan pidato terakhirnya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir pejabat yang korup, penipu yang merugikan masyarakat, atau pihak yang mencoba “mengakali” rakyat dan negara. Pernyataan ini disampaikan dengan nada kuat, bahkan disertai aksi gebrak meja sebagai simbol ketegasan dan kemarahan terhadap praktik yang dinilainya menghancurkan kepercayaan publik dan kesejahteraan bangsa.
Dalam pidato yang dihadiri oleh para pejabat negara, menteri, serta tokoh masyarakat, Prabowo secara langsung mengkritik pejabat yang melakukan mark up anggaran dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.
“Jangan mark up gila‑gilaan. Mark up gila‑gilaan sama dengan mencuri! Jangan karena pakaian bagus, pintar ngarang‑ngarang di kertas mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat,” tegasnya di Serang, Banten.
Pernyataan ini mendapat sorotan luas lantaran Prabowo tidak sekadar menegur lewat kata‑kata biasa, tetapi juga menunjukkan ekspresi kuat saat dirinya menggebrak meja beberapa kali dalam forum resmi sebagai bagian dari retorika untuk menekan semua pihak agar serius dalam memberantas korupsi dan praktik tidak etis. Walau tidak semua media utama menayangkan visual tersebut, video yang beredar di platform daring memperlihatkan ekspresi Prabowo yang penuh semangat dan emosi saat menyerukan perubahan.
Konteks Retorika dan Aksi Tegas
Pernyataan keras Prabowo datang di tengah upaya pemerintahan memperkuat citra sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan manipulasi anggaran. Dalam beberapa bulan terakhir, ia kerap menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap birokrasi dan tindakan tegas terhadap pelanggar hukum, baik dari kalangan pejabat pemerintah maupun pelaku swasta yang terlibat dalam tindakan yang merugikan negara.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kaya sumber daya harus dikelola secara jujur dan bersih demi kesejahteraan rakyat.
“Negara harus hadir, tapi negara juga harus bersih, pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusinya korup,” ujarnya dalam pidato lain yang disiarkan media nasional.
Selain itu, ia mengingatkan pejabat bahwa praktek penyelewengan dan penipuan terhadap masyarakat tidak hanya melanggar hukum, tetapi sejatinya merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat yang memilih mereka untuk melayani. Prabowo mengaitkan praktik begitu erat dengan masalah kemiskinan dan ketidakadilan, menegaskan bahwa tanpa pengelolaan yang bersih dan akuntabel, upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan sia‑sia.
Langkah Nyata Pemerintah
Langkah tegas pemerintahannya tidak hanya sebatas retorika. Dalam beberapa kasus, pemerintah berhasil menyita aset dan dana besar dari skandal korupsi dan penyelewengan izin. Misalnya, lebih dari Rp 13 triliun hasil dari kasus izin ekspor minyak sawit yang dipermasalahkan telah diserahkan kembali ke negara, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memulihkan kerugian negara.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Prabowo dalam penggunaan aset sitaan untuk kepentingan publik, seperti pengadaan smartboards untuk sekolah, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
Dalam konteks lain, Presiden juga memerintahkan aparat penegak hukum untuk menangani kasus penipuan besar seperti penipuan beras yang merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Ia menyebut tindakan semacam itu sebagai “subversi ekonomi” yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi rakyat kecil.
Ancaman Tegas bagi Pejabat yang Melanggar
Prabowo bahkan memberikan ultimatum jelas: pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas secara jujur dan profesional lebih baik mundur sebelum diberhentikan. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa semua bentuk kebocoran anggaran harus dihentikan dan tidak ada toleransi terhadap pejabat yang terbukti korup.
Selain peringatan langsung kepada pejabat, Prabowo juga mengajak partisipasi publik untuk mengawasi perilaku pejabat di era digital ini. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki alat dan kewenangan moral untuk melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan atau merugikan negara. Dorongan ini bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemerintahan.
Reaksi Publik & Tantangan
Reaksi publik beragam. Sebagian besar mendukung langkah tegas Presiden dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang selama ini dianggap sebagai salah satu akar masalah utama Indonesia. Dukungan tersebut tumbuh di tengah harapan masyarakat agar kekayaan negara sejajar dengan kesejahteraan rakyat. Namun, sebagian kecil mengingatkan perlunya kehati‑hatian agar tindakan keras tersebut tidak disalahartikan atau digunakan sebagai alat tekanan politik.
Terlepas dari dinamika politik, pernyataan dan komitmen Prabowo yang diiringi ekspresi tegas seperti gebrak meja menunjukkan bahwa pemerintah saat ini memperkuat lini komunikasi untuk memberantas korupsi, penipuan, dan manipulasi yang dianggap merugikan rakyat. Tantangan besar masih menanti, namun langkah ini dianggap penting guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
