GUDANG NARASI – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai respons terhadap berbagai masalah kinerja aparatur, indikasi penyalahgunaan wewenang, serta turunnya kepercayaan publik terhadap dua unit utama pengumpul penerimaan negara itu.
Pengumuman terbaru disampaikan Purbaya saat melantik sejumlah pejabat baru di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Kamis, 22 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar mutasi biasa, tetapi bagian dari strategi menyeluruh untuk meningkatkan integritas serta efektivitas fungsi perpajakan dan pengawasan bea dan cukai.
Latar Belakang Perombakan
Perombakan ini muncul di saat tekanan terhadap DJP dan DJBC meningkat dalam beberapa bulan terakhir:
1. Kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi
Beberapa oknum pegawai DJP sempat terseret dalam dugaan kasus gratifikasi dan penyelewengan proses penerimaan negara. Purbaya menyatakan bahwa perombakan akan mencakup rotasi dan penggantian pejabat yang dianggap bermasalah atau memiliki potensi risiko tinggi terhadap pelanggaran disiplin dan etik.
2. Kepercayaan Publik yang Menurun
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh penurunan kepercayaan publik terhadap aparatur pajak dan bea cukai. Masyarakat kerap mengeluhkan praktik tidak profesional, pungutan tidak semestinya atau sekadar layanan yang lamban dan tidak transparan. Purbaya dinilai perlu melakukan perubahan struktural untuk merespons kritik ini secara tegas.
3. Masalah Kinerja yang Lebih Luas
Kasus yang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan laporan internal menunjukkan masih ada persoalan integritas serta ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan di beberapa unit DJP dan DJBC. Pernyataan antisipatif terhadap kondisi ini mempertegas bahwa evaluasi akan berjalan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan baik hukuman administratif maupun rotasi jabatan.
Pernyataan Menteri Keuangan
Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan bahwa perombakan ini bukan ancaman semata, tetapi langkah nyata memperkuat tata kelola:
“Saya ingin mengambil langkah strategis sampai ke level kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak dan bea cukai yang lain.” Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya menambahkan bahwa perubahan ini baru permulaan dan akan terus berlanjut dalam 1–2 bulan ke depan, dengan cakupan yang lebih luas dari sebelumnya.
Bentuk Perombakan yang Direncanakan
Rotasi Jabatan
Purbaya memastikan mutasi besar-besaran terhadap pegawai di level unit pelaksana maupun kantor wilayah (kanwil). Ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan internal sehingga potensi penyimpangan maupun kelemahan operasional bisa ditangkal lebih awal.
Evaluasi Integritas
Menurut laporan intelijen internal, sejumlah pegawai tengah dievaluasi terkait integritas kerja mereka. Evaluasi ini akan menentukan apakah pegawai tersebut layak dipromosikan, dipindahkan, atau malah diberi sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran.
Proses Hukum dan Perlindungan Prosedural
Meski tegas, Purbaya menegaskan bahwa semua tindakan tetap menghormati prosedur hukum yang berlaku. Pegawai yang tengah dalam proses penyelidikan tetap mendapatkan hak yang dijamin sampai ada putusan hukum yang final.
Respon Publik dan Pengamat
Beberapa kelompok pengamat kebijakan fiskal memandang langkah ini sebagai upaya tegas memperbaiki tata kelola internal DJP dan DJBC. Mereka menilai bahwa reformasi kelembagaan semacam ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memaksimalkan potensi penerimaan negara yang sempat tidak mencapai target.
Namun, kritik juga datang dari sebagian pihak yang mengkhawatirkan efek perombakan besar-besaran terhadap moral pegawai serta risiko kehilangan pegawai berpengalaman jika langkah ini tidak dilakukan secara proporsional dan hati-hati. Beberapa analis menekankan perlunya program pelatihan ulang serta peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung tugas kedua instansi itu.
Hubungan dengan Isu Penerimaan Negara
Keputusan Purbaya datang di tengah tantangan penerimaan negara, di mana realisasi penerimaan pajak dan cukai pada 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Menteri sendiri telah mengakui adanya shortfall dalam penerimaan pajak tahun lalu, memaksa pemerintah untuk mengambil langkah strategis demi mengamankan ruang fiskal.
Tantangan Besar Menkeu Purbaya
Perombakan struktural DJP dan DJBC merupakan bagian dari agenda yang lebih luas:
Modernisasi sistem internal dan digitalisasi operasi untuk mendeteksi pelanggaran lebih cepat.
Penguatan algoritma dan kecerdasan buatan dalam pengawasan bea dan cukai.
Integrasi data perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan efisiensi dan compliance.
