GUDANG NARASI – Anggota DPR RI kembali menyoroti persoalan industri gula nasional yang dinilai belum berjalan optimal. DPR melalui Komisi VI secara tegas mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap ekosistem gula mulai dari hulu produksi tebu hingga hilir industri gula di tengah dimulainya musim tanam tebu jelang panen dan giling 2026. Desakan ini disampaikan untuk menjawab berbagai tantangan yang selama bertahun‑tahun dialami sektor gula nasional, termasuk ketergantungan impor, produktivitas rendah, serta lemahnya daya saing industri domestik.
“Musim tanam tebu sudah dimulai, tetapi kondisi ekosistem gula masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Kondisi ini harus segera diperbaiki agar tujuan swasembada gula nasional bisa tercapai,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, dalam pernyataannya kepada media kemarin.
Masalah yang Membayangi Industri Gula
Indonesia selama ini menjadi salah satu negara yang masih mengimpor gula meskipun menyimpan potensi produksi tebu yang besar. Impor gula secara berkala dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi oleh produksi domestik. Data menunjukkan Indonesia masih membutuhkan impor hingga ratusan ribu ton per tahun karena produksi tidak mencukupi.
Beragam masalah mendasar di sektor ini mencakup produktivitas tanaman tebu yang belum optimal, infrastruktur dan teknologi pertanian yang kurang memadai, serta lemahnya keterpaduan antara petani, pabrik gula, dan pasar. Kondisi ini kemudian berdampak pada ketergantungan impor yang semakin besar, menggerus potensi swasembada yang sejak lama digadang‑gadangkan oleh pemerintah.
Sejumlah pakar kebijakan pertanian bahkan menilai bahwa pemerintah belum konsisten dalam mengelola kebijakan gula nasional. Misalnya, keputusan pemerintah pada awal 2025 untuk mengimpor 200 ribu ton gula dinilai kontradiktif terhadap ambisi swasembada dan memperlihatkan inkonsistensi kebijakan.
Desakan DPR: Apa yang Harus Diperbaiki?
Dalam rapat kerja dan pernyataannya, anggota DPR menekankan beberapa aspek penting yang perlu menjadi fokus perbaikan, di antaranya:
1. Revitalisasi Rantai Pasok dan Teknis Produksi
DPR menilai bahwa perlu ada strategi teknis yang lebih matang untuk meningkatkan produktivitas tebu. Ini mencakup penggunaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dukungan teknologi pertanian modern, serta pemberdayaan petani tebu agar mampu meningkatkan hasil produksi per hektar.
2. Rehabilitasi Pabrik Gula dan Infrastruktur Hilir
Sebagian besar pabrik gula di Indonesia sudah tua dan kurang efisien. DPR meminta pemerintah mempercepat modernisasi pabrik gula (PG) agar dapat mengolah lebih banyak tebu menjadi gula dengan efisiensi tinggi dan biaya lebih rendah. Hal ini diyakini akan memperbaiki daya saing industri gula nasional di pasar domestik maupun internasional.
3. Koordinasi Kebijakan Antar Kementerian
Karena isu gula berkaitan dengan aspek pertanian, perdagangan, industri dan kelembagaan, DPR menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian sehingga kebijakan di sektor gula tidak berjalan sendiri‑sendiri. Misalnya, kebijakan impor, harga referensi, serta dukungan fiskal dan kredit untuk petani harus selaras agar target swasembada bisa dipenuhi.
4. Dukungan Finansial dan Insentif Bagi Petani
Sektor hulu produksi tebu yang sebagian besar berupa petani kecil membutuhkan dukungan finansial yang kuat seperti kredit murah, subsidi alat produksi, dan akses pasar yang baik. Ini dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pasokan bahan baku bagi pabrik gula.
Tanggapan Pemerintah Terhadap Desakan DPR
Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi gula nasional. Kementerian Pertanian bersama BUMN pangan telah menyusun target strategis untuk mempercepat swasembada gula dan meningkatkan ketahanan pangan.
Deputi Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan prioritas pada peningkatan produksi gula bersama komoditas lain seperti telur dan ayam pada tahun 2026. Langkah ini sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan impor serta memenuhi kebutuhan domestik secara mandiri.
Sementara itu, BUMN pangan seperti ID Food mempercepat program percepatan swasembada gula melalui ekspansi lahan tebu, pengembangan pabrik baru, dan modernisasi fasilitas yang ada. Perusahaan menargetkan pengurangan impor gula secara signifikan mulai tahun 2026 dengan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Pemerintah juga melakukan program penyerapan gula petani melalui skema pengadaan oleh lembaga negara untuk meningkatkan stabilitas harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani tebu. Menurut laporan, serapan petani hampir mencapai 100 persen berkat dukungan pendanaan negara.
Harapan di Tengah Tantangan
Desakan DPR RI untuk melakukan perbaikan ekosistem gula nasional muncul pada saat momentum penting: musim tanam tebu yang sedang berjalan. Legislator berharap pemerintah bisa segera menuntaskan kendala‑kendala struktural yang selama ini menghambat kinerja sektor gula. Dengan demikian, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan kemandirian gula, menciptakan kesejahteraan petani tebu, serta menjamin stabilitas pasokan untuk konsumsi masyarakat dan kebutuhan industri.
Kendati target swasembada gula nasional tidak mudah dicapai dalam jangka pendek, kerja sama yang intensif antara DPR, pemerintah, BUMN, dan pelaku industri diyakini dapat membawa perubahan positif bagi ekosistem gula nasional di masa depan.
