GUDANG NARASI – Gelombang aksi massa buruh dalam skala besar kembali memadati jalan-jalan protokol di pusat ibu kota Jakarta dan Kota Bandung hari ini. Ribuan pekerja yang tergabung dalam berbagai aliansi serikat buruh nasional turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan tunggal yang krusial: kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 menjadi sebesar Rp6.000.000.
Aksi yang diprediksi menjadi salah satu demonstrasi buruh terbesar tahun ini terkonsentrasi di dua titik utama kekuasaan, yakni Istana Negara di Jakarta dan Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate) di Bandung. Massa menuntut pemerintah segera merevisi regulasi pengupahan yang dinilai tidak lagi mampu mengejar laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Titik Aksi Jakarta: Kelumpuhan di Jantung Ibu Kota
Di Jakarta, ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek mulai bergerak sejak pukul 08.00 WIB. Titik kumpul utama berpusat di kawasan Monas dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Dengan menggunakan bus dan ribuan sepeda motor, massa membawa berbagai atribut seperti spanduk raksasa, bendera serikat, dan mobil komando (mokom) yang terus menyuarakan orasi perjuangan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam orasinya di atas mobil komando menyatakan bahwa angka Rp6 juta bukanlah angka yang muncul tanpa dasar.
“Kami telah melakukan survei pasar secara mandiri terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan kenaikan harga beras, BBM, dan biaya kontrakan yang melonjak, upah di bawah Rp6 juta bagi pekerja di kota besar seperti Jakarta sudah tidak lagi manusiawi. Ini bukan sekadar permintaan naik gaji, ini adalah tuntutan bertahan hidup,” tegasnya di hadapan massa yang memadati Jalan Medan Merdeka Barat.
Pihak kepolisian telah menyiagakan ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Dishub untuk mengamankan jalannya aksi. Beberapa ruas jalan menuju Istana Negara terpaksa ditutup dan dialihkan, menyebabkan kemacetan panjang di area Sudirman-Thamrin.
Aksi di Bandung: Gedung Sate Jadi Lautan Buruh
Situasi serupa terjadi di Bandung. Massa buruh dari kawasan industri seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bekasi bergerak menuju Gedung Sate sejak pagi hari. Para buruh menuntut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat untuk berani mengambil keputusan diskresi dalam menetapkan upah tanpa sepenuhnya terpaku pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Tuntutan Rp6 juta di Jawa Barat didorong oleh fakta bahwa biaya hidup di daerah penyangga industri seperti Karawang dan Bekasi sudah sangat tinggi. Buruh menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan pemerintah tidak dirasakan manfaatnya oleh para pekerja di lantai pabrik.
Mengapa Menuntut Rp6 Juta?
Tuntutan kenaikan upah menjadi Rp6 juta ini dilandasi oleh beberapa faktor fundamental yang dirasakan langsung oleh kelas pekerja dalam satu tahun terakhir:
- Anomali Harga Pangan: Kenaikan harga beras dan komoditas pangan pokok yang mencapai 15-20% di beberapa daerah membuat daya beli buruh merosot tajam.
- Kenaikan PPN 12%: Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 menjadi kekhawatiran besar. Buruh merasa akan dipukul dua kali: harga barang naik karena pajak, sementara upah tidak naik secara signifikan.
- Kesenjangan KHL: Serikat buruh menilai formula “Alfa” dalam regulasi saat ini terlalu rendah dan tidak mencerminkan realitas biaya hidup di lapangan. Angka Rp6 juta dianggap sebagai batas aman agar buruh bisa menabung dan memiliki kehidupan yang layak di luar sekadar makan dan transportasi.
Respons Pemerintah dan Pengusaha
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana melalui staf khusus kepresidenan menyatakan telah menerima perwakilan dari pimpinan serikat buruh untuk melakukan audiensi terbatas. Namun, pemerintah tetap menekankan bahwa penetapan upah harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencegah terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat beban upah yang terlalu tinggi bagi industri.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan kekhawatirannya. Para pengusaha berpendapat bahwa kenaikan upah yang drastis tanpa dibarengi peningkatan produktivitas dapat membuat banyak perusahaan manufaktur, terutama sektor tekstil dan alas kaki, terpaksa gulung tikar atau beralih ke otomatisasi mesin.
Potensi Eskalasi Aksi
Pimpinan serikat buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika tuntutan mereka tidak didengar dalam waktu 3×24 jam.
“Ini adalah peringatan pertama. Jika pemerintah tetap bebal dan hanya memberikan kenaikan tipis di bawah 5%, kami pastikan seluruh pabrik di kawasan industri akan berhenti beroperasi,” ancam salah satu orator di Bandung.
Kondisi lapangan terpantau kondusif namun tegang. Orasi-orasi terus berkumandang, mendesak keberpihakan negara terhadap nasib wong cilik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Harapan Buruh
Aksi hari ini merupakan potret nyata dari keresahan sosial yang mendalam di kalangan pekerja. Di tengah ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, ada jutaan buruh yang merasa tertinggal di belakang. Angka Rp6 juta kini menjadi simbol perjuangan untuk meraih martabat sebagai pekerja.
Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar Istana Negara dan Gedung Sate hingga sore hari nanti untuk menghindari kemacetan total. Pihak keamanan mengimbau massa untuk tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas umum.
