GUDANG NARASI – Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, mengambil langkah yang mengagetkan publik dengan memutuskan mengembalikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras yang sebelumnya diterima dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Wali Kota Medan, Rico Waas, pada Kamis (18/12/2025).
Bantuan yang semula diterima di Posko Gedung PKK Medan tersebut tidak hanya terdiri dari 30 ton beras. Selain beras, Pemerintah UEA juga menyerahkan 300 paket sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah salat yang semuanya ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak banjir di wilayah tersebut. Semua bantuan tersebut, meskipun sudah tiba di Medan, belum sempat disalurkan kepada warga yang membutuhkan sebelum kembali dikembalikan.
Alasan Pengembalian: Regulasi dan Instruksi Pemerintah Pusat
Menurut Rico Waas, alasan utama keputusan pengembalian adalah hasil koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan. Pemerintah pusat belum atau tidak mengizinkan penerimaan bantuan dari luar negeri dalam penanganan bencana saat ini, sehingga Pemko Medan memilih tidak melanjutkan penerimaan bantuan tersebut.
“Kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan. Bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu,” ujar Rico saat diwawancarai, menjelaskan bahwa regulasi di tingkat pusat menjadi dasar keputusan tersebut.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara mandiri dan terkoordinasi melalui mekanisme nasional. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana sendiri, walaupun banyak tawaran bantuan dari negara sahabat.
Rico juga mengakui bahwa Pemko Medan masih menerima bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat, sehingga tambahan bantuan dari luar negeri saat ini dinilai belum diperlukan dan harus dikembalikan untuk prioritas mekanisme nasional yang lebih terintegrasi.
Reaksi dan Penjelasan dari Pemkot Medan
Keputusan mengembalikan bantuan kemanusiaan ini tentu memicu berbagai respons dari masyarakat, terutama melihat kondisi banjir di Medan yang masih berdampak pada puluhan ribu warga.
Rico tidak secara langsung menjelaskan apakah ada teguran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penerimaan bantuan tersebut, namun ia menegaskan bahwa keputusan kembaliat bukan semata karena tekanan eksternal, tetapi sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dan strategi penanganan bencana nasional.
Dalam berbagai pernyataannya, ia juga menekankan bahwa bantuan dari UEA merupakan bentuk solidaritas dan empati yang mendalam dari Pemerintah dan masyarakat UEA terhadap penderitaan warga Medan. Namun, langkah pengembalian dilakukan demi konsistensi kebijakan nasional dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpusat.
Apa Dampaknya bagi Korban Banjir?
Banjir besar yang melanda sebagian wilayah Kota Medan dan sekitarnya dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, sampai terganggunya kegiatan ekonomi warga. Banyak keluarga korban banjir bergantung pada bantuan sosial maupun logistik tambahan, termasuk kebutuhan pokok seperti beras dan sembako.
Dengan dikembalikannya bantuan dari UEA, pertanyaan muncul mengenai akses masyarakat terhadap bantuan logistik tambahan, terutama bagi mereka yang masih membutuhkan dukungan makanan dan kebutuhan dasar harian. Namun, menurut Pemkot Medan, pandangan mereka adalah memaksimalkan bantuan dan sumber daya yang sudah ada dari pemerintah pusat, sembari memastikan distribusi yang adil melalui jaringan koordinasi resmi.
Prosedur dan Mekanisme Pengembalian Bantuan
Pengembalian bantuan ini dilakukan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan aturan dan prosedur dari pihak UEA. Meskipun detail teknis pengembalian belum sepenuhnya dipublikasikan, Rico menyatakan bahwa semua bantuan dikembalikan dalam kondisi lengkap dan belum disalurkan kepada masyarakat. Demikian juga, mekanisme pengembalian didiskusikan bersama untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman antara kedua pihak terkait logistik dan administrasi.
Tanggapan Publik dan Isu Kebijakan Kemanusiaan
Keputusan pemerintah daerah seperti Medan untuk menolak bantuan luar negeri sering kali memunculkan perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak melihat langkah tersebut sebagai bentuk nasionalisme dan kedaulatan pengambilan keputusan sesuai regulasi nasional. Sementara yang lain berpendapat bahwa tertundanya atau dikembalikannya bantuan logistik merupakan kesempatan yang hilang untuk segera meringankan beban korban banjir yang sangat membutuhkan dukungan cepat.
Namun, Pemkot Medan tetap menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, mengikuti kebijakan pusat, dan menjaga koordinasi antar lembaga dalam situasi darurat.
