GUDANG NARASI – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah mengumumkan pembentukan sebuah badan baru bertajuk Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace, yang bertujuan menjadi mekanisme utama dalam mengawasi gencatan senjata, proses rekonstruksi, hingga kerangka politik di Jalur Gaza pascakonflik Israel Hamas. Inisiatif ini menimbulkan respons global yang sangat beragam: sejumlah negara menyatakan menerima dan siap bergabung, sementara banyak negara lain justru menolak atau berhati-hati menerima undangan tersebut.
Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza?
Dewan Perdamaian Gaza adalah sebuah struktur internasional yang digagas oleh Trump sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin untuk wilayah Palestina. Trump dan timnya mempresentasikan dewan ini sebagai badan internasional yang akan membantu mengamankan gencatan senjata permanen, mendukung rehabilitasi Gaza, serta menjadi forum diplomasi konflik global yang lebih luas. Dewan ini rencananya akan dipimpin oleh Trump sebagai ketua bahkan seumur hidup menurut beberapa dokumen internal sementara anggota lain akan memiliki masa jabatan selama tiga tahun, kecuali mereka membayar kontribusi $1 miliar untuk keanggotaan tetap yang lebih panjang.
Rencana ini sudah mengundang kritik keras karena dianggap bisa mengikis peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan struktur multilateral yang selama ini menjadi inti diplomasi global. Kritikus juga menyatakan kekhawatiran bahwa Trump menggunakan dewan ini sebagai platform alternatif untuk dominasi politik dan ekonomi global, terutama dengan jangkauan yang jauh melampaui konteks Gaza semata.
Negara-negara yang Menerima dan Setuju Bergabung
Hingga tanggal 21 22 Januari 2026, sejumlah negara sudah secara resmi menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Komunitas ini terutama terdiri dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia, namun juga termasuk beberapa negara dari luar kawasan:
Negara yang Telah Setuju Bergabung
Berikut adalah negara-negara yang menyatakan setuju atau menyambut baik undangan Trump:
- Arab Saudi termasuk di antara negara Arab utama yang menerima undangan tersebut.
- Mesir menyatakan dukungannya dan menyambut serta bersiap melakukan langkah resmi untuk bergabung.
- Indonesia resmi mengatakan akan bergabung setelah konferensi bersama negara-negara lain.
- Turkiye (Turki) termasuk negara Islam yang sepakat menerima undangan.
- Pakistan menyatakan niatnya untuk mendukung proses perdamaian Gaza melalui ikut serta dalam dewan ini.
- Qatar menyatakan bersama negara-negara lain bahwa mereka akan bergabung.
- Yordania ikut dalam deklarasi bersama negara Arab lainnya untuk bergabung.
- Uni Emirat Arab (UEA) menjadi salah satu yang paling awal menyatakan kesiapan bergabung secara formal.
Secara keseluruhan, setidaknya delapan negara Arab dan Islam menyatakan kesiapannya untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Trump, menandai kerjasama regional yang cukup signifikan di luar struktur PBB.
Negara-negara yang Menolak
Di sisi lain, sejumlah pemerintahan lain secara terbuka menolak atau menunda keputusan untuk menerima undangan tersebut, terutama negara-negara di Eropa yang paling vokal dalam menyuarakan keberatan:
Negara yang Menolak Bergabung
- Negara-negara Anggota Uni Eropa (EU) sebagian besar anggota menolak undangan AS untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, menurut laporan media. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa inisiatif ini menggeser peran utama PBB dalam diplomasi perdamaian internasional.
- Prancis dikabarkan menolak undangan secara jelas karena menilai bahwa rencana tersebut bisa merusak kredibilitas multilateral.
- Norwegia juga menolak bergabung menyusul keraguan terhadap motif dewan baru ini.
- Swedia mengumumkan penolakan mereka sebagai bentuk penolakan terhadap pendekatan Trump ini.
Selain itu, negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, Kanada, China, dan Rusia belum membuat komitmen tegas, meskipun beberapa dari mereka telah dikabarkan menerima undangan secara formal. Hingga kini pihak mereka menyatakan akan mempertimbangkan atau belum memberikan jawaban final.
Reaksi Dunia dan Implikasi Diplomatik
Respons dunia terhadap pembentukan Dewan Perdamaian Gaza terbilang sangat terpecah. Di satu sisi, negara-negara Arab dan Islam melihatnya sebagai peluang untuk mempercepat gencatan senjata yang stabil dan memulai langkah-langkah rekonstruksi Gaza setelah perang yang berkepanjangan. Mereka menekankan bahwa forum ini bukan hanya tentang diplomasi AS, tetapi juga tentang memberikan suara baru dalam upaya penyelesaian konflik Palestina Israel.
Namun, di sisi lain, banyak negara Eropa serta beberapa kekuatan besar dunia menilai inisiatif ini sebagai upaya untuk menggeser peran PBB dalam urusan perdamaian global. Kritikus menyatakan bahwa Trump, yang memimpin badan ini sebagai ketua seumur hidup, bisa menjadikan dewan semacam alat geopolitik daripada mekanisme yang benar-benar netral dan efektif.
