GUDANG NARASI – Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan signifikan di hari pertama tahun 2026 dengan menyetujui proyek infrastruktur raksasa di Provinsi Aceh. Dalam rapat terbatas yang digelar di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), Presiden secara resmi menginstruksikan dimulainya operasi normalisasi sungai dan kuala (muara) secara besar-besaran melalui jalur laut guna mempercepat pemulihan daerah terdampak banjir bandang.
Langkah ini diambil menyusul usulan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan aspirasi Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait kendala logistik darat dalam membawa alat berat ke lokasi bencana yang terisolasi.
Strategi Sea-to-River : Solusi Engineering Skala Besar
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan pendangkalan sungai di Aceh tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional yang lambat. Ia menyebut proyek ini sebagai sebuah “big, big engineering operation” yang menuntut koordinasi lintas sektoral tingkat tinggi.
“Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja. This is a big, big engineering operation. Tapi intinya saya sangat setuju,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para menteri dan kepala daerah di Aceh.
Strategi utama yang disetujui adalah melakukan normalisasi yang dimulai dari sisi laut (muara). Dengan cara ini, kapal-kapal pengeruk (dredger) dan kapal pengangkut alat berat dapat masuk langsung melalui muara sungai yang telah didalami. Metode ini dianggap jauh lebih efektif dibandingkan memaksakan mobilisasi alat berat melalui jalur darat yang banyak mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir.
Pembentukan Satgas Kuala dan Pelibatan Ahli Dunia
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah akan segera membentuk Satgas Kuala. Satuan tugas ini dijadwalkan mulai beroperasi dalam waktu dua pekan ke depan dengan sasaran pertama di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sebelum merambah ke wilayah lain seperti Bireuen hingga Sibolga di Sumatera Utara.
Prabowo menginstruksikan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan internal, tetapi juga menggandeng keahlian profesional:
- Sinergi BUMN & Akademisi: Melibatkan BUMN Karya, kementerian PUPR, serta pakar engineering dari berbagai fakultas teknik terkemuka di Indonesia.
- Korporasi Global: Presiden membuka peluang keterlibatan perusahaan internasional yang memiliki spesialisasi dalam teknologi pengerukan pelabuhan dan rekayasa sungai skala besar.
- Investasi Swasta: Menariknya, Presiden mengungkapkan adanya ketertarikan pihak swasta untuk membeli hasil pengerukan (sedimen/lumpur) sungai, yang diharapkan dapat membantu efisiensi anggaran.
Komitmen Anggaran: Dari Rp51 Triliun Menjadi Rp60 Triliun
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa awalnya diajukan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk penanganan dampak bencana di Sumatera. Namun, melihat urgensi dan skala operasi yang direncanakan, Presiden Prabowo menaikkan komitmen anggaran menjadi Rp60 triliun.
“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Jika upaya dredging kuala itu membutuhkan tambahan biaya, tidak ada masalah,” tegasnya.
Menurut Presiden, pendalaman sungai ini bukan sekadar pemulihan, melainkan investasi jangka panjang agar Aceh lebih siap menghadapi cuaca ekstrem di masa depan.
Konteks Bencana: Ribuan Korban Jiwa
Keputusan berani ini diambil di tengah duka mendalam yang menyelimuti wilayah Sumatera. Hingga 1 Januari 2026, data menunjukkan korban jiwa akibat rangkaian bencana banjir dan longsor telah mencapai 1.157 orang. Di Aceh sendiri, kerugian infrastruktur sangat masif, mencakup kerusakan ribuan rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
Meskipun didesak untuk menetapkan status Bencana Nasional, Presiden Prabowo tetap pada pendiriannya bahwa pemerintah pusat dan daerah masih memiliki kapasitas keuangan dan personel yang cukup untuk menangani situasi tersebut secara mandiri tanpa bantuan asing.
Harapan Baru Bagi Rakyat Aceh
Normalisasi sungai via laut ini diharapkan tidak hanya menghentikan ancaman banjir berulang, tetapi juga menghidupkan kembali akses transportasi air yang menjadi urat nadi ekonomi warga pesisir. Dengan muara yang dalam, kapal-kapal logistik dan nelayan dapat kembali beroperasi normal, mempercepat perputaran roda ekonomi yang sempat lumpuh total selama lima pekan terakhir.
“Pembersihan kuala-kuala ini sangat baik karena akses sungai menjadi lebih bermanfaat bagi kita. Sekaligus, dalam menghadapi cuaca ekstrem, kita sudah lebih siap,” pungkas Presiden.
