GUDANG NARASI – Bencana banjir kembali melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan dampak yang semakin meluas dan memprihatinkan. Data terkini menunjukkan bahwa lebih dari 1.207 rumah warga terendam banjir, memaksa ribuan jiwa mengungsi dan melumpuhkan aktivitas ekonomi serta sosial di sejumlah wilayah. Bencana ini dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan meluapnya dua sungai utama, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, serta diperparah oleh fenomena banjir rob di kawasan pesisir utara Karawang.
Titik Terparah dan Ketinggian Air
Kondisi terparah dilaporkan terjadi di wilayah yang secara geografis berada dekat dengan bantaran sungai dan memiliki kontur tanah yang rendah, terutama di Kecamatan Telukjambe Barat. Desa Karangligar di kecamatan ini menjadi lokasi dengan kerugian terbesar. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, ketinggian air di beberapa titik permukiman bahkan mencapai dua meter, bahkan di beberapa rumah genangan air dilaporkan setinggi atap. Meskipun upaya pendataan terus dilakukan, perkiraan awal menunjukkan jumlah warga terdampak mencapai ribuan jiwa dari berbagai desa dan kelurahan di setidaknya tiga kecamatan: Telukjambe Barat, Karawang Barat, dan Pangkalan.
Di Desa Karangligar saja, ratusan kepala keluarga terpaksa meninggalkan harta benda mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Peningkatan debit air dari Sungai Citarum dan Cibeet yang membawa material lumpur dan sampah memperparah situasi, membuat evakuasi menjadi tantangan berat bagi tim gabungan. Selain luapan sungai, banjir rob juga memberikan kontribusi signifikan terhadap meluasnya genangan, khususnya di desa-desa pesisir seperti di Kecamatan Tempuran dan Cilebar, yang menambah beban penanganan bencana di Karawang.
Upaya Evakuasi dan Penanganan Darurat
Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi warga yang terjebak. Penggunaan perahu karet menjadi satu-satunya cara untuk menjangkau dan mengevakuasi warga, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Berbagai posko pengungsian telah didirikan di lokasi-lokasi yang lebih tinggi dan aman, seperti aula desa, gedung sekolah, dan tenda darurat.
Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan masa tanggap darurat dan segera mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pendirian Dapur Umum Terpusat di beberapa lokasi, termasuk di Desa Karangligar, yang bertugas memastikan pasokan makanan siap saji terpenuhi. Dalam sehari, dapur umum ini menyalurkan ratusan paket makanan, baik untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.
“Kami berupaya semaksimal mungkin memastikan semua kebutuhan dasar pengungsi, terutama pangan, terpenuhi. Kami juga membuka pos kesehatan untuk mengantisipasi penyakit pasca-banjir seperti ISPA, diare, dan penyakit kulit,” ujar salah satu petugas BPBD.
Bantuan logistik berupa selimut, obat-obatan, perlengkapan bayi, dan air bersih juga terus didistribusikan. Namun, akses jalan yang terputus di beberapa wilayah akibat tingginya genangan menjadi kendala utama dalam pendistribusian bantuan.
Dampak Jangka Panjang dan Tantangan
Banjir ini tidak hanya berdampak pada permukiman, tetapi juga melumpuhkan sektor lain. Ribuan hektar lahan pertanian, terutama sawah yang menjadi penopang swasembada pangan Karawang, terendam, menimbulkan kerugian besar bagi para petani. Beberapa fasilitas publik, termasuk sekolah, juga ikut terendam, memaksa kegiatan belajar-mengajar dihentikan sementara. Pemerintah daerah menyatakan akan segera merenovasi sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir rob.
Kondisi ini kembali menyoroti isu krusial mengenai “banjir abadi” yang kerap terjadi di Karawang. Proyek jangka panjang seperti pembangunan rumah panggung di daerah Karangligar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan menjadi solusi adaptasi, kini ikut terendam, menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan banjir di wilayah ini.
Sebagai respons jangka menengah dan panjang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan banjir secara komprehensif. Langkah-langkah yang diupayakan meliputi optimalisasi fungsi drainase, perbaikan tanggul sungai, dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan infrastruktur yang menjadi akar penyebab berulangnya bencana ini.
Saat ini, warga berharap ketinggian air segera surut dan bantuan dapat terus mengalir, seraya berupaya memulihkan kehidupan mereka dari trauma dan kerugian material akibat bencana tahunan ini.
