GUDANG NARASI – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan keseriusannya dalam memimpin langsung penanganan krisis bencana alam di Sumatera. Dalam kunjungan kerja dan Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpinnya di Bireun, Aceh, pada Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo melontarkan peringatan keras dan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Inti pesannya jelas: “Jangan ada yang mengambil untung, apalagi memperkaya diri dari penderitaan rakyat akibat bencana ini. Saya akan tindak sangat keras.”
Pernyataan ini muncul di tengah upaya masif pemerintah menangani dampak dari rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoreksi jumlah korban meninggal dunia menjadi 921 orang, dengan 392 orang masih dinyatakan hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang terparah dalam dekade terakhir.
Prioritas Nasional dan Anggaran Tambahan
Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menginstruksikan agar penanganan bencana di Sumatera ditetapkan sebagai Prioritas Nasional. Untuk mempercepat respons dan pemulihan, Presiden juga mengumumkan penambahan alokasi anggaran yang signifikan bagi daerah terdampak. Setiap Kabupaten dan Provinsi yang tertimpa bencana akan menerima suntikan dana tambahan masing-masing sebesar Rp 2 Miliar untuk Kabupaten dan Rp 20 Miliar untuk Provinsi.
“Saya datang untuk memberi moril, saya hanya mau tahu dan dengar langsung apa yang dibutuhkan, sehingga bisa ada keputusan yang cepat,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat daerah dan tim penanggulangan bencana.
Guna memastikan koordinasi berjalan efektif dan cepat, Presiden juga menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, sebagai Koordinator Penanganan Bencana di Sumatera, memastikan komunikasi antara pusat dan daerah berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Ancaman Tindakan Keras dan Audit Ketat
Peringatan keras dari Kepala Negara ini secara spesifik menargetkan potensi penyalahgunaan dana bantuan, penyelewengan logistik, hingga praktik curang yang merugikan masyarakat terdampak. Prabowo menegaskan bahwa ia akan memonitor secara ketat seluruh proses penanganan bencana dan tidak akan mentolerir sekecil apa pun bentuk korupsi di tengah musibah.
“Saya akan tindak sangat keras. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” tegas Prabowo dengan nada yang meninggi.
Ia meminta Kepolisian dan semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), untuk segera mencatat dan memeriksa jika ada indikasi pihak-pihak yang ‘nakal’, seperti melakukan pelipatgandaan harga (mark-up) barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.
Instruksi ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya korupsi bencana yang kerap mencuat dalam setiap musibah besar di Indonesia. Fokus utama pengawasan akan tertuju pada proses pengadaan logistik, pembangunan infrastruktur darurat, serta penyaluran bantuan langsung kepada korban.
Kepemimpinan dan Kehadiran di Lapangan
Selain isu korupsi, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat daerah. Sorotan ini muncul setelah beredarnya kabar mengenai ketidakhadiran salah satu kepala daerah di Aceh Selatan yang memilih untuk menunaikan ibadah Umrah di tengah bencana besar melanda wilayahnya. Partai Gerindra, yang merupakan partai pendukung pemerintah, bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “Kepemimpinan Buruk.”
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kehadiran pemimpin di tengah kesulitan rakyat. Ia sendiri berjanji akan terus memonitor situasi dengan datang ke daerah terdampak setiap beberapa hari sekali.
“Saya akan terus monitor mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah. Saya hanya memberi moril, saya hanya mau tahu dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat,” ujarnya.
Kunjungan Prabowo ke posko-posko pengungsian di berbagai daerah di Sumatera, termasuk peninjauan langsung posko pengungsian di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, beberapa waktu sebelumnya, menunjukkan komitmen tersebut. Dalam kunjungannya, Prabowo juga menjamin bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan semua kebocoran dan “maling-maling yang mencuri uang rakyat” disikat habis, disambut teriakan dukungan warga setempat.
Saat ini, fokus pemerintah adalah pada perbaikan infrastruktur vital yang rusak, seperti jembatan dan jalan, serta memastikan aliran listrik dan air bersih kembali normal di hampir seluruh wilayah yang terdampak, termasuk janji untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat banjir.
Pernyataan keras Prabowo menjadi peringatan serius bahwa krisis kemanusiaan tidak boleh dijadikan peluang bisnis ilegal bagi siapapun. Komitmennya untuk menindak tegas praktik memperkaya diri dari bencana diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap rupiah bantuan akan benar-benar tersalurkan untuk pemulihan dan meringankan beban penderitaan mereka.
