GUDANG NARASI – Pemerintah mengambil langkah strategis dan masif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor protein hewani, dengan mengumumkan rencana pembangunan puluhan pabrik pakan ternak di berbagai daerah. Proyek ambisius ini menelan anggaran investasi hingga Rp 20 triliun dan akan difokuskan untuk mendukung keberlanjutan usaha jutaan peternak kecil di Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/11/2025), mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur hulu ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas ayam dan telur, sekaligus menjamin pasokan bagi program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami siapkan investasi sebesar Rp 20 triliun untuk membangun infrastruktur di hulu peternakan rakyat. Rencana kami adalah membangun pabrik pakan dan memproduksi DOC (anak ayam umur sehari) untuk rakyat,” ujar Amran dengan tegas.
Fokus Melindungi Peternak Kecil dengan 30 Titik Pabrik
Mentan Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pakan ini akan dilakukan secara bertahap di total 30 titik lokasi strategis di seluruh Indonesia.
Tahap pertama, pemerintah akan membangun 12 pabrik pakan di 12 daerah yang telah diidentifikasi sebagai sentra peternakan rakyat. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan pada tahap kedua di 18 titik tambahan. Total 30 pabrik ini akan menjadi tulang punggung rantai pasok pakan ternak nasional yang dikelola dengan intervensi pemerintah.
Amran secara khusus menekankan bahwa keseluruhan proyek Rp 20 triliun ini dibangun dengan satu tujuan utama: melindungi dan mendukung peternak kecil.
“Anggarannya Rp 20 triliun. Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Ada 3,7 juta peternak kita di seluruh Indonesia, kita harus jaga mereka,” tegas Amran.
Selama ini, peternak kecil kerap menjadi pihak yang paling rentan terhadap fluktuasi harga pakan dan DOC, yang secara signifikan mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan mereka. Dengan adanya pabrik pakan pemerintah, diharapkan tercipta mekanisme pasar yang lebih adil.
Stabilisasi Harga Melalui HPP dan HET
Selain pembangunan fisik pabrik pakan dan fasilitas produksi DOC, pemerintah juga menyiapkan serangkaian kebijakan untuk menciptakan ekosistem peternakan yang stabil. Kebijakan ini mencakup:
-
Harga Pokok Penjualan (HPP): Pemerintah akan menetapkan HPP yang harus dijaga dengan baik untuk produk peternakan rakyat seperti telur dan daging ayam.
-
Harga Eceran Tertinggi (HET): HET akan diterapkan untuk pakan ternak. Kebijakan ini bertujuan untuk menahan harga pakan agar tidak melonjak tajam dan membebani peternak.
“Kami siapkan HPP, HPP harus dijaga dengan baik, peternakan juga telur. Kemudian, ada nanti HET untuk pakan sehingga harga tidak jauh berfluktuasi. Insyaallah ke depan harga stabil, peternak tidak pernah rugi,” jelas Amran.
Langkah ini dilakukan untuk mengatasi gejolak harga yang selama ini sering terjadi. Dengan adanya kontrol di hulu (pabrik pakan dan DOC) dan di hilir (HPP dan HET), mata rantai pasokan diharapkan menjadi lebih teratur, dan peternak kecil mendapatkan kepastian usaha.
Integrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Keputusan pembangunan pabrik pakan ini juga tidak terlepas dari kebutuhan pasokan protein hewani yang sangat besar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memerlukan ketersediaan daging ayam dan telur dalam jumlah masif dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri.
Pembangunan peternakan terintegrasi ini dirancang untuk memastikan bahwa permintaan yang melonjak akibat program MBG dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas harga di pasar umum. Menteri Amran menyebutkan bahwa investasi ini bahkan melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang berperan dalam memperkuat ekosistem peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi.
Dengan skema ini, BUMN akan bergerak di sektor hulu mulai dari grandparent stock, parent stock, hingga pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), cold storage, dan olahan hasil ternak. Sementara itu, sektor budidaya (on-farm) akan diserahkan kepada peternak rakyat, UMKM, dan koperasi.
Secara keseluruhan, investasi Rp 20 triliun ini diharapkan menjadi game changer dalam industri peternakan. Dengan ekosistem yang dibangun dari hulu ke hilir dan ditopang oleh jaminan pasokan dan harga, pemerintah menargetkan peternak kecil tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu “naik kelas” dan menjadi motor penggerak ketahanan pangan berbasis protein hewani.
