Gudang Narasi

Gudang Narasi Indonesia

Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai

Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai

GUDANG NARASI – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan merumahkan 16 ribu pegawai instansi tersebut. Ia menegaskan sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Ditjen Bea Cukai selama setahun ke depan. Purbaya menekankan upaya ini perlu ditempuh secara serius.

“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” ucap Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Berikut ringkasan berita terkini sekitar ancaman dari Purbaya Yudhi Sadewa terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyangkut kemungkinan pembekuan lembaga dan rumahkan 16.000 pegawai serta konteks dan reaksi yang muncul.

Ancaman serius terhadap Bea Cukai dan 16.000 pegawai

  • Purbaya menegaskan bahwa jika DJBC gagal membenahi kinerja dan citranya dalam waktu satu tahun, maka pemerintah bisa membekukan lembaga tersebut artinya fungsi pengawasan bea-cukai bisa dibubarkan atau dialihkan ke pihak swasta.
  • Lebih jauh, 16.000 pegawai Bea Cukai diancam akan dirumahkan atau di-PHK jika perbaikan tak terjadi. 
  • Purbaya mengaku sudah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto agar proses reformasi ini berjalan tanpa intervensi.
  • Menurutnya, DJBC saat ini telah kehilangan kepercayaan di mata publik, media, dan pimpinannya, sehingga perbaikan dianggap sebagai kewajiban yang mendesak.

Kasus Beras Ilegal dan Citra Buruk

  • Salah satu pemicu kerasnya ultimatum ini adalah munculnya kasus besar yakni lolosnya 250 ton beras ilegal dari impor tanpa izin di wilayah Sabang, Aceh. KabarBursa.
  • Kasus tersebut mencerminkan masalah pengawasan dan integritas di DJBC, sehingga Purbaya menyebut bahwa citra Bea Cukai sudah “kurang bagus” di masyarakat dan pimpinan.
  • Purbaya juga menyampaikan bahwa berbagai keluhan dan aduan dari masyarakat tentang pegawai Bea Cukai telah masuk, memberi gambaran bahwa masalah integritas terlalu sistemik untuk diabaikan.
  • Dengan situasi demikian, reformasi cepat dan menyeluruh dianggap tidak bisa ditunda lagi.

Upaya Reformasi: Digitalisasi & Teknologi

  • Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) di sejumlah pos Bea Cukai salah satunya untuk mendeteksi praktik “under-invoicing” atau manipulasi nilai impor dengan lebih cepat.
  • Purbaya menyatakan bahwa dengan langkah-langkah ini, jika segala sesuatunya berjalan baik, sudah ada harapan bahwa “tahun depan akan aman” dan Bea Cukai bisa beroperasi secara profesional dan efisien.
  • Namun, implementasi perubahan ini harus nyata bukan sekadar janji agar ancaman pembekuan bisa dihindari.

Dampak terhadap Pegawai dan Publik

  • Bila skenario terburuk terjadi DJBC dibekukan dan 16.000 pegawai dirumahkan implikasinya besar: banyak pekerja akan kehilangan mata pencaharian; pelayanan bea-cukai bisa kacau sementara; dan proses impor/ekspor bisa terganggu.
  • Masyarakat dan pengusaha juga berpotensi merasa efek negatif: dari kemudahan izin impor, biaya logistik, hingga waktu kepabeanan.
  • Di sisi lain, jika reformasi berhasil, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi, menekan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dan memperlancar arus barang impor/ekspor dengan cara yang lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Masa Depan Bea Cukai

  • Purbaya sudah memberi waktu satu tahun kepada Bea Cukai untuk menunjukkan perbaikan nyata baik dari segi kinerja, integritas, maupun citra.
  • Jika dalam periode tersebut tidak ada kemajuan berarti, pemerintah bisa memutuskan pembekuan lembaga dan menggantinya dengan sistem eksternal seperti pada masa lalu ketika tugas Bea Cukai dikelola oleh perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
  • Ancaman ini memang berat tetapi menurut Purbaya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas negara, mencegah penyelundupan ilegal, serta memastikan sistem bea-cukai berfungsi dengan baik dan bersih.