GUDANG NARASI – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti viralnya kayu gelondongan yang berserakan terbawa banjir di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Ia meminta pemerintah membentuk tim investigasi untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
“Itu sudah sangat viral ya, seluruh warga melihat dan terheran-heran bagaimana bencana banjir bukan hanya air, tetapi bahkan dipenuhi oleh begitu banyak kayu. Untuk menjawab keheranan tersebut dan menunjukkan keseriusan, kita mendorong pemerintah segera membentuk tim investigasi,” kata Daniel saat menghadiri Kemah Nasional Lintas Iman di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).
Legislator Fraksi PKB ini ingin investigasi dilakukan dengan tuntas. Hal ini untuk memastikan ada atau tidak unsur pidana di balik bencana.
“Tim harus menelusuri dari mana kayu-kayu itu sampai bisa hanyut segitu banyaknya. Apakah ada penebangan illegal logging? Siapa pelakunya? Seberapa besar hutan alam yang dirusak? Dan segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar yang ada,” ucapnya.
Ia akan mendorong Komisi IV DPR – yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan – memanggil kementerian terkait seperti Kementerian Kehutanan dalam Rapat Kerja (Raker).
“Ya tentu kita bertanya, dan kita akan mendorong nanti raker berikut secepatnya kita akan pertanyakan itu ya kepada Kementerian Kehutanan, kementerian terkait. Tetapi secara umum, pemerintah harus merespons cepat, segera bentuk tim investigasi ya. Sehingga masyarakat merasa tenang, masyarakat merasa percaya, trust, terhadap pemerintah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga meminta agar instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup di Sumut segera melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah hulu sungai, khususnya yang terkait dengan pembalakan liar dan kerusakan hutan. Ia menyarankan agar dilakukan audit dan pengecekan lebih mendalam terhadap kondisi hutan di sekitar wilayah terdampak banjir.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses evaluasi untuk menentukan penyebab pasti terjadinya banjir dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, terkait dengan kayu gelondongan, BPBD mengakui bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Kejadian ini semakin memperburuk citra pengelolaan lingkungan di Sumatera Utara, yang sudah beberapa kali dihantam isu kerusakan hutan dan ekosistem. Aktivitas illegal logging yang semakin marak di kawasan hutan Sumut, menurut sejumlah pihak, telah menyebabkan kerusakan parah pada hutan yang seharusnya menjadi penahan air, sehingga memperburuk dampak bencana alam seperti banjir.
Rudi menambahkan bahwa langkah-langkah pencegahan yang lebih tegas perlu dilakukan guna menghindari kejadian serupa di masa depan.
“Ini bukan hanya soal dampak banjir, tapi soal kelangsungan hidup ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan sungai,” ujar Rudi, menutup pernyataannya.
Sebagai langkah awal, diharapkan pemerintah akan segera mengusut tuntas kasus ini, guna memastikan bahwa penanganan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan di Sumut berjalan dengan baik, demi masa depan yang lebih aman dan lestari.
