Gudang Narasi – Isu perumahan di Jakarta kembali mencuat dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa sekitar 209.000 rumah di ibu kota tidak layak huni. Angka ini menjadi sorotan utama, mengingat Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia seharusnya menjadi contoh dalam hal pengelolaan lingkungan dan infrastruktur perumahan yang layak.
Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, sekitar 209.000 unit rumah di Jakarta ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan, baik dari segi struktur bangunan maupun fasilitas dasar yang ada. Rumah-rumah ini tersebar di berbagai wilayah Jakarta, terutama di daerah pinggiran dan kawasan yang padat penduduk. Kondisi ini memengaruhi lebih dari 1 juta orang yang tinggal di dalamnya.
Penyebab Rumah Tidak Layak Huni
Tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah yang sesuai dengan standar layak huni. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di Jakarta yang terus berkembang, banyak warga yang terpaksa tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.
Selain itu, kesenjangan antara permintaan dan pasokan rumah di Jakarta semakin lebar. Harga tanah dan properti yang semakin melambung membuat pembangunan rumah yang layak huni menjadi lebih mahal, sementara banyak keluarga berpendapatan rendah atau menengah tidak mampu membelinya. Hal ini mendorong mereka untuk tinggal di rumah-rumah yang tidak layak, bahkan di daerah yang rawan bencana, seperti daerah resapan air atau kawasan yang kurang mendapat perhatian pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur.
Dampak Sosial dan Kesehatan
Kondisi rumah yang tidak layak huni dapat berdampak besar pada kualitas hidup penghuni. Salah satunya adalah risiko terhadap kesehatan. Rumah-rumah yang tidak memiliki ventilasi yang memadai, atap bocor, dinding rapuh, atau sanitasi yang buruk bisa memicu berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan, infeksi kulit, hingga penyakit yang ditularkan oleh air kotor.
Di sisi lain, kondisi perumahan yang tidak layak juga berdampak pada kualitas pendidikan dan produktivitas masyarakat. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini sering kali menghadapi gangguan dalam proses belajar mereka karena ketidaknyamanan fisik di rumah. Kurangnya ruang dan fasilitas yang layak juga menghambat kreativitas dan potensi masyarakat untuk berkembang lebih baik.
Dampak lebih jauh adalah pada sektor ekonomi. Warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni sering kali kesulitan untuk membayar biaya perawatan rumah dan fasilitas lainnya. Ketika pengeluaran untuk tempat tinggal tidak terkelola dengan baik, ini dapat menyebabkan tekanan ekonomi yang lebih besar bagi keluarga tersebut, dan bahkan dapat mengarah pada penurunan kualitas hidup yang signifikan.
Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Perumahan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni ini. Salah satu langkah yang diambil adalah program peremajaan kampung kota atau Kampung Deret yang bertujuan untuk merenovasi kawasan permukiman padat menjadi lingkungan yang lebih layak. Program ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan subsidi rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bekerja sama dengan bank-bank nasional. Program ini menyediakan pembiayaan rumah dengan bunga rendah dan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, meskipun upaya ini telah memberikan dampak positif, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Menurut sejumlah ahli, pembangunan rumah yang layak huni di Jakarta membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk perencanaan tata ruang yang lebih baik, penyediaan fasilitas publik yang memadai, serta peningkatan kualitas transportasi umum untuk mengurangi kepadatan di pusat kota.
Sumber:
-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, “Program Kampung Deret: Solusi Rumah Layak Huni di Jakarta”, 2025.
-
Bank BTN, “Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Membuka Akses Rumah Terjangkau untuk Masyarakat Jakarta”, 2025.
Solusi dan Harapan ke Depan
Penyelesaian masalah perumahan yang tidak layak huni di Jakarta tidak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam menciptakan perumahan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Salah satu langkah yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan alokasi anggaran untuk sektor perumahan dan pembangunan kawasan kumuh. Pemerintah perlu mempercepat proses penyediaan hunian yang terjangkau dengan cara merelokasi warga dari kawasan kumuh ke tempat yang lebih layak huni, sambil tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.
Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam menyediakan rumah yang ramah lingkungan juga sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi konstruksi modern, seperti rumah modular atau sistem bangunan yang dapat didaur ulang, diharapkan biaya pembangunan rumah dapat ditekan sehingga lebih banyak rumah layak huni yang dapat dibangun dengan anggaran terbatas.
Pendidikan tentang pentingnya memiliki rumah yang layak juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, agar mereka dapat lebih peka terhadap kondisi tempat tinggal mereka dan mengetahui hak-hak yang mereka miliki untuk mendapatkan perumahan yang layak.
