GUDANG NARASI — Dalam beberapa hari terakhir, dunia menyaksikan lonjakan ketegangan diplomatik menyangkut kebijakan terbaru Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Keputusan pemerintah Israel untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai “properti negara” atau state property telah memicu gelombang kecaman luas, terutama dari negara‑negara Arab dan komunitas internasional. Langkah kontroversial ini dipandang sebagai usaha untuk memperkuat kontrol Israel atas wilayah tersebut sekaligus memperlemah kemungkinan pembentukan negara Palestina merdeka di masa depan.
Arab Saudi, bersama negara‑negara Teluk dan anggota Liga Arab lainnya, secara tegas mengecam keputusan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi merusak proses perdamaian di Timur Tengah. Kritik Saudi bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan refleksi dari kekhawatiran yang lebih luas tentang implikasi jangka panjang terhadap stabilitas kawasan yang sudah rapuh.
Apa yang Dilakukan Israel: Pendaftaran Tanah dan Implikasi Hukum
Langkah terbaru pemerintah Israel yang menjadi pemicu kritik internasional adalah keputusan kabinet keamanan untuk mulai mendaftarkan luas wilayah tanah di Tepi Barat sebagai “tanah milik negara” jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara formal. Kebijakan ini, yang merupakan pertama sejak pendudukan wilayah itu pada 1967, membuka jalan bagi otoritas Israel untuk menguasai tanah yang sebelumnya berada di bawah administrasi Palestina.
Pihak pemerintah Israel mengatakan bahwa proses pendaftaran ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan hukum serta menyusun database kepemilikan yang jelas sesuatu yang menurut mereka diperlukan karena administrasi tanah sebelumnya tidak konsisten. Namun, banyak pengamat melihat langkah ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas kontrol dan mempersiapkan de‑facto annexation (aneksasi nyata) wilayah pendudukan. Kritik mengatakan bahwa meskipun pemerintah menegaskan kepatuhan pada hukum internal, tindakan tersebut tetap bertentangan dengan hukum internasional yang melarang perubahan status wilayah pendudukan tanpa kesepakatan kedua belah pihak.
Reaksi Saudi Arabia: Kecaman Keras dan Penolakan Kedaulatan Israel
Arab Saudi segera bereaksi atas kebijakan itu melalui pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri yang mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan supremasi undang‑undang internasional yang melindungi hak bangsa Palestina. Riyadh menegaskan bahwa “tidak ada kedaulatan Israel atas wilayah Palestina yang diduduki,” dan menolak secara mutlak upaya Israel untuk memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat.
Dalam pernyataannya, Saudi menyatakan bahwa langkah Israel “melemahkan upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan” dan menyoroti bagaimana tindakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi solusi dua negara, yaitu solusi yang diakui secara luas oleh komunitas internasional sebagai jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Dengan demikian, Riyadh mengecam kebijakan tersebut sebagai tidak hanya ilegal tetapi juga destruktif bagi prospek perdamaian.
Respons Global dan Risiko Ketegangan yang Meningkat
Kecaman terhadap tindakan Israel tidak hanya datang dari Saudi Arabia saja. Negara‑negara Arab lainnya seperti Kuwait, Qatar, Mesir, dan Yordania juga mengecam langkah serupa dengan menilai hal itu sebagai usaha untuk memperkuat penaklukan Israel atas wilayah yang diklaim bangsa Palestina, sekaligus mengancam hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka. Arab League sendiri menyebut keputusan pendaftaran tanah itu null and void karena melanggar hukum internasional dan melanggar resolusi PBB.
Selain itu, Uni Eropa dan beberapa negara Barat juga memperingatkan bahwa perluasan kendali Israel di Tepi Barat, termasuk melalui upaya pendaftaran dan perluasan permukiman, dapat memperburuk konflik dan melemahkan upaya perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Kritikus internasional mengatakan bahwa langkah ini bisa memicu protes domestik lebih besar di wilayah itu, memperparah ketegangan antara warga Palestina dan pemukim Israel, serta meningkatkan isolasi diplomatik Israel di kancah global.
Mengapa Isu Status Properti di Tepi Barat Begitu Sensitif?
Isu kepemilikan tanah di Tepi Barat selalu menjadi isu sentral dalam konflik Israel–Palestina. Wilayah ini termasuk area yang Palestinakan masukkan sebagai bagian dari negara masa depan mereka, sedangkan Israel telah memperluas permukiman Yahudi di sana secara bertahap sejak 1967. Penetapan status tanah sebagai “properti negara” bukan sekadar perubahan administratif—itu secara potensial dapat mengubah struktur demografis dan hak kepemilikan atas lahan yang disengketakan.
Banyak warga Palestina hidup di komunitas yang tidak selalu memiliki sertifikat formal atas tanah yang selama generasi diturunkan keluarga mereka. Aturan baru penetapan status properti ini menempatkan beban pembuktian yang berat pada mereka, sedangkan banyak pemukim Israel mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendaftarkan tanah untuk kepentingan mereka sendiri. Kritikus mengatakan hal ini bisa mempercepat pengambilalihan tanah Palestina dan membawa konsekuensi serius bagi hak asasi manusia dan masa depan penyelesaian damai.
Kesimpulan: Dampak Politik dan Tantangan Perdamaian
Kontroversi seputar status properti di Tepi Barat mencerminkan salah satu aspek paling kompleks dari konflik Israel–Palestina. Dengan Israel mengukuhkan kontrolnya melalui tindakan administratif dan Arab Saudi serta negara lainnya mengecamnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, pertikaian ini semakin menegaskan bagaimana masalah tanah dan kepemilikan terus menjadi inti dari perselisihan yang tidak kunjung usai.
Seruan Saudi dan negara Arab lainnya mencerminkan meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel, sekaligus komitmen mereka terhadap prinsip solusi dua negara. Sementara itu, dinamika politik domestik Israel juga memengaruhi kebijakan pemerintahnya terhadap Tepi Barat. Secara keseluruhan, kontroversi ini berpotensi memperpanjang konflik dan menghambat upaya perdamaian kecuali a
